MAKALAH ASET TETAP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

BAB 1

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan no.7 merupakan standar yang mengatur tentang akuntansi aset tetap.Tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.Standar ini tidak diterapkan untuk :

1.       Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources)

2.       Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources).

Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan

keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Categories: MAKALAH

MAKALAH ANALISIS INVESTASI PUBLIK

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pada tahun 1970-an, sebagian besar developing countries menyiapkan rencana pembangunan empat sampai enam tahun untuk menentukan dan melaksanakan tujuan ekonomi dan sosial jangka menengah. Namun, rencana dengan sebuah pandangan yang kaku dan membangun secara episodik sering tidak realistis, “need” based, dan kurang fleksibel untuk membuktikan perubahan dalam lingkungan ekonomi. Di beberapa negara, fixed plans semula dirancang dalam periode tingginya harga komoditas atau banyak bantuan eksternal yang dikontribusikan ke penstabilan keuangan publik, dan tanpa dampak yang cukup pada pertumbuhan ekonomi. Seperti perencanaan jangka menengah yang kaku kurang tersebar luas hari ini, tetapi beberapa negara di Asia masih mempersiapkan rencana jangka menengah.

Categories: MAKALAH

MAKALAH PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         LATAR BELAKANG MASALAH

Akuntan sektor publik memiliki kewajiban menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Kebutuhan informasi dari sektor publik tidak hanya terbatas pada informasi keuangan, namun informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan juga harus dipertimbangkan dalam pembuatan sebuah keputusan.

Laporan keuangan sektor publik tidak dapat disamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format maupun elemennya, karena organisasi sektor publik memilki batasan-batasan berupa pertimbangan non-moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik.

Categories: MAKALAH

MAKALAH PELAPORAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Reformasi birokrasi di Indonesia intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (good govenance). Kepemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

             Untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap mulai perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan sistem reward and punishment, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, dan lain-lain.

             Selain itu, dengan diterbitkan paket undang-undang di bidang keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) terdapat perubahan orientasi dalam menjalankan pemerintahan. Perubahan orientasi tersebut adalah pemerintahan dijalankan berorientasi pada hasil (result oriented goverment), bukan pada pada input (lebih spesifik anggaran). Program dan kegiatan pemerintahan harus mengacu pada hasil yang akan dicapai. Untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut baru disusun anggaran yang dibutuhkan.

Categories: MAKALAH

MAKALAH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Categories: MAKALAH

MAKALAH PENGAWASAN MELEKAT DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan konsep Negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerintah juga dilekati dengan kewenangan bebas yang jika dituangkan dalam bentuk tertulis akan menjadi kebijaksanaan. Jadi agar kebijaksanaan dapat terlaksana dengan baik maka pengawasan penting dilakukan utnuk mewujudkan fungsi dari Negara hukum modern yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat.

Pengawasan itu dilakukan karena banyaknya penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi di kalangan petinggi birokrasi. Pengawasan dilakukan untuk proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.

Categories: MAKALAH

Bea Materai

BEA MATERAI

DASAR HUKUM

UU NO 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI DENGAN BEBERAPA ATURAN PELAKSANAANNYA

PENDAHULUAN

SESUAI DENGAN UU NO 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI YAITU DIKENAKAN ATAS DOKUMEN

Categories: MAKALAH

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Categories: MAKALAH

Definisi Klasifikasi Pengakuan Pengukuran & Pengungkapan Aset Tetap

BAB 1

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

StandarAkuntansi Pemerintahan Pernyataan no.7 merupakan standar yang mengatur tentang akuntansi aset tetap.Tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi-akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.Standar ini tidak diterapkan untuk :

1.       Hutandansumberdayaalam yang dapatdiperbaharui (regenerative natural resources)

2.       Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources).

Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan

keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Categories: MAKALAH

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         LATAR BELAKANG MASALAH

Akuntan sektor publik memiliki kewajiban menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Kebutuhan informasi dari sektor publik tidak hanya terbatas pada informasi keuangan, namun informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan juga harus dipertimbangkan dalam pembuatan sebuah keputusan.

Laporan keuangan sektor publik tidak dapat disamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format maupun elemennya, karena organisasi sektor publik memilki batasan-batasan berupa pertimbangan non-moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik.

Categories: MAKALAH

Dana Perimbangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Otonomi daerah dimulai dengan dikeluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 55 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Categories: MAKALAH

Creative Accounting

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Akuntansi merupakan salah satu cabang ilmu yang tidak terlepas dari dunia bisnis.Dengan adanya ilmu akuntansi maka pembukuan keuangan menjadi lebih mudah dan lebih akurat.Akan tetapi, dalam kenyataannya banyak pembukuan keuangan yang tidak sesuai dengan keuangan yang ada.Hal ini terjadi karena kekeliruan dari pembuatan laporan keuangan atau adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Categories: MAKALAH

Makalah Anggaran Komperhensif (Master Budget)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam anggaran. Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran.

Categories: MAKALAH

Makalah Pusat Pendapatan dan Beban

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Globalisasi menyeruak mendobrak peradaban yang awalnya sangat stagnan. Menjadi penting untuk mengkaji ilmu tentang keorganisasian agar tidak disapu oleh gelombang pembaruan yang terus-menerus mereduksi sistem-sistem klasik. Era pasar bebas kembali menantang kita untuk dapat menjawab dengan aksi berbagai masalah yang ada. Dibutuhkan segenap pikiran, jiwa, raga, serta energi terbaik kita untuk menjadi para pelaku peradaban. Perlu pemahaman lebih mendalam mengenai pusat tanggung jawab diantaranya pusat pendapatan dan pusat beban.

Karakteristik organisasi yang mempengaruhi proses pengendalian, dengan berfokus pada berbagai jenis pusat tanggung jawab, teknik yang penting untuk pengendaliannya, dan ukuran yang diperlukan untuk evaluasi kinerja para manajer yang bertanggungjawab atas pusat-pusat tersebut. Inilah yang dapat menjelaskan secara rinci terkait pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan struktur sistem pengendalian dan pemberian tanggung jawab kepada subunit organisasi harus mencerminkan strategi organisasi.

Categories: MAKALAH

Tindakan-tindakan Penghindaran Pajak Tetapi Tidak Melanggar Undang-undang Perpajakan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan perpajakan senantiasa memengaruhi perkembangan dunia bisnis dalam setiap negara. Pengaruh tersebut tentunya sangat signifikan, sehingga para eksekutif perusahaan berpendapat bahwa komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian khusus dan merupakan faktor yang menentukan lancarnya bisnis perusahaan. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang paling penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Di lain pihak, bagi Wajib Pajak (WP), pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba setelah pajak, atau nilai imbal hasil dari  investasi, ataupun arus kas perusahaan. Sehingga risiko pajak merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian penting.

Categories: MAKALAH

ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aktivitas investasi yaitu aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam resiko dan ketidakpastian yang seringkali sulit diprediksikan oleh para investor. Untuk menghindari kemungkinan resiko dan ketidakpastian yang akan terjadi, investor memerlukan berbagai macam informasi, baik informasi dari perusahaan yaitu kinerja perusahaan maupun informasi lainnya yang relevan.

Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya diperusahaan yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian investasi (return) baik berupa pendapatan dividen (dividend yield) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain).

Categories: MAKALAH

MAKALAH KEPEMIMPINAN PENDEKATAN SITUASI

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar belakang

            Kepemimpinan merupakan modal penting untuk menghadapi zaman yang semakin berkembang. Dengan adanya sifat kepemimpinan dalam setiap individu, maka individu tersebut dapat mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pada dasarnya setiap individu di dunia ini adalah seorang pemimpin, namun ada yang mampu untuk memimpin orang banyak ada pula yang mampu hanya untuk memimpin dirinya sendiri.

 Setiap pemimpin yang memimpin sebuah kelompok atau organisai memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda karena setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Untuk itu pemimpin memerlukan beberapa pendekatan dalam aktivitas kepemimpinannya yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Keberhasilan seorang pemimpin pada satu situasi dan kondisi tertentu belum tentu sama dengan situasi dan kondisi lainnya.

Categories: MAKALAH

MAKALAH LAPORAN KEUANGAN (FPS)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi  neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan .

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban,dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinereja dalam lapran laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca 

Categories: MAKALAH

MAKALAH ENVIRONMENTAL SCANNING AND INDUSTRY ANALYSIS

ENVIRONMENTAL SCANNING

AND

INDUSTRY ANALYSIS

(PENGAMATAN LINGKUNGAN DAN ANALISIS INDUSTRI)

          

Categories: MAKALAH

MAKALAH INTERNAL SCANING : ORGANIZATIONAL ANALYSIS

BAB I

PENDAHULUAN

  1.1            Latar Belakang

Strategi yang dirumuskan perusahaan merupakan keahlian manajemen dalam mengelola perusahaan.Strategi sebenarnya merupakan aktivitas manajemenuntuk memperkuat posisi organisasi.Tanpa strategi dalam mengelola perusahaan,seorang manajer seolah-olah melangkah dalam ketidakpastian.Strategimerupakan faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaandan pengambilan keputusan.Manajemen dengan segala keahliannyadituntut untuk menyusun strategi yang cocok untuk perusahaan yang dipimpinnya.

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses manajemen yang sistematisyang dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan atas program-programyang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumberdaya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun kedepan (Govindarajan et.al., 2001;300). Perencanaan strategik menempati posisiyang krusial, karena menentukan kekomprehensifan, kekoherenan, dankeseimbanganrencana jangka panjang dan rencana jangka pendek yang dihasilkanoleh organisasi (Mulyadi, 2001; 121).

Categories: MAKALAH