BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pada tahun 1970-an,
sebagian besar developing countries menyiapkan rencana pembangunan empat sampai
enam tahun untuk menentukan dan melaksanakan tujuan ekonomi dan sosial jangka
menengah. Namun, rencana dengan sebuah pandangan yang kaku dan membangun secara
episodik sering tidak realistis, “need” based, dan kurang fleksibel untuk
membuktikan perubahan dalam lingkungan ekonomi. Di beberapa negara, fixed plans
semula dirancang dalam periode tingginya harga komoditas atau banyak bantuan
eksternal yang dikontribusikan ke penstabilan keuangan publik, dan tanpa dampak
yang cukup pada pertumbuhan ekonomi. Seperti perencanaan jangka menengah yang
kaku kurang tersebar luas hari ini, tetapi beberapa negara di Asia masih
mempersiapkan rencana jangka menengah.
Dalam melakukan fungsi
pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan
investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan.
Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar
dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran rutin lebih berdampak
jangka pendek, sedangkan pengeluaran investasi mempunyai efek jangka panjang.
Kesalahan dalam melakukan investasi pengambilan keputusan investasi tidak saja
akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran
tahun-tahun berikutnya.
Analisa investasi
berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumberdaya dan praktek
manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi publik
merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal/investasi
dari anggaran rutin. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah
anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang
mendalam sebelum dilakukannya investasi sangat penting dilakukan karena
investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran
anggaran.
Dalam rangka mencapai
kondisi masyarakat yang sejahtera, maka pemerintah di berbagai negara berusaha
untuk meningkatkan GNP maupun pendapatan per kapita dari penduduknya. Untuk
tujuan tersebut maka pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan
ekonomi. Persyaratan fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat
pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk.
Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup
pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas. Menurut Syahrir (1995), pada
dasarnya besar dana pembangunan yang
dibutuhkan sangat tergantung pada tiga hal utama yaitu :
1.
Target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai.
2.
Efisiensi penggunaan dana, dan
3.
Kemampuan menggali dana baik domestik maupun luar
negri.
1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang dibahas dalam penulisan
makalah ini adalah :
1.
Apakah
pengertian analisis investasi publik?
2.
Apa sajakah
program investasi publik?
3.
Bagaimanakah
penentuan kebutuhan investasi?
4.
Apa sajakah
aspek-aspek kelayakan investasi?
5.
Apa sajakah
faktor-faktor yang mempengaruhi investasi?
6.
Seperti apakah
teknik dasar penilaian investasi publik?
1.3
Tujuan Makalah
Tujuan
penelitian makalah ini adalah untuk :
1.
Mengetahui
pengertian analisis investasi publik.
2.
Mengetahui
program investasi publik.
3.
Mengetahui apa
saja yang menjadi penentuan dalam kebutuhan investasi.
4.
Mengetahui
aspek-aspek yang menjadi kelayakan dalam investasi.
5.
Mengetahui
faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi investasi.
6.
Mengetahui
teknik dasar penilaian investasi publik.
1.4
Kegunaan Makalah
Tujuan atau kegunaan makalah ini adalah
:
1.
Sebagai bahan
pembelajaran dan pengetahuan dalam menganalisis investasi lokal dalam
pembangunan manusia, kemiskinan dan pelayanan kesehatan..
2.
Bagi penulis
salah satu menyelesaikan tugas mata kuliah seminar akuntansi sektor publik dan
mengetahui permasalahan tentang investasi publik..
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Analisis
Investasi Publik
Investasi sektor publik meliputi
investasi pemerintah itu sendiri, konsumsi yang dilakukan pemerintah,penerimaan
pemerintah dari sektor pajak/non pajak. Dengan adanya sistem informasi yang
lebih maju ini maka Analisis investasi sektor publik lebih mengarah terhadap
sistem pengawasan dan audit terhadap investasi yang telah diterima karena
investasi yang diterima biasanya berupa modal, dimana investasi atau modal
tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam penggunaanya bagi
masyarakat luas atau hanya akan malah merugikan berbagai pihak yang terdapat
didalamnya. Dimana manfaat ini dapat berjangka panjang dalam masyarakat atau
tidak. Dalam mengambil keputusan menginvestasikan sebagian harta miliknya maka
haruslah diperhatikan terlebih dahulu resiko yang akan ditimbulkan dari
penginvestasian harta tersebut. Terlebih lagi tidak jarang investasi publik ini
dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Dengan semakin banyak investasi yang
dimiliki oleh pemerintah seperti barang-barang yang dibeli untuk untuk
memeperlancar segala kegiatan yang berorientasi sektor publik maka tiap tahun
pula perintah harus mengeluarkan sejumlah dana untuk biaya perawatannya. Tetapi
pengeluaran pemerintah yang berlebihan dalam pembelian sejumlah sarana untuk
publik dapat menyebabkan pembengkakan dana yang terjadi pada tahun anggaran
yang akan datang.
Dengan demikian yang di maksud dengan
Investasi adalah “aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat social, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat”(laporan pemerintah RI No.24 tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005).
Jadi jika investasi public adalah “asset
yang diberikan oleh pemerintah kepada public baik manfaatnya dapat nikmati
lansung atau tidak oleh pemerintah itu sendiri yang dapat menyentuh seluruh
golongan masyarakat itu”.
2.2 Program
Investasi Publik
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan
masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi
publik.Keputusan Investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan.Pengeluaran
untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan
dengan pengeluaran rutin karena pengeluaran investasi / modal memiliki efek
jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek.
Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan
berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran
tahun-tahun berikutnya.
Investasi publik memiliki kaitan erat
dengan penganggaran modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan
proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut
dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme
supaya menjadi efektif dan efisien maka perlu dilakukan analisis investasi
secara mendalam.Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran
fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan disektor
publik.Selain itu, program investasi publik merupakan bentuk dari dual
budgeting yaitu pemisahan anggaran modal/investasi dari anggaran rutin.
Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi,
pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang
diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang
mencakup:
a.
Inventarisasi
investasi.
b.
Inventarisasi
investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi
barang modal yang saat ini ada.
c.
Cakupan layanan
dengan tingkat investasi yang sekarang ada.
d.
Tambahan cakupan
layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan dating.
e.
Inventarisasi
kebutuhan investasi.
f.
Evaluasi
kelayakan investasi.
g.
Kriteria
kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, social-budaya, finansial,
ekonomi, dan aspek distribusi. Perhitungan kelayakan investasi dilakukan dengan
menggunakan alat analisis, misalnya : NPV (Net
Present Value), IRR (), APP, PP (pay
back period), Cost Benefit Analysis, dan Cost Effectivenee Analysis.
2.3 Penentuan
Kebutuhan Investasi Publik
Penentuan kebutuhan investasi publik
berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit
organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting
dilakukan karena investasi public berkaitan erat dengan masalah transparansi
dan kewajaran anggaran.Penentuan kebutuhan investasi public terkait dengan dua
kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas
investasi.
Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul
investasi. Salah satu penggolongannya adalah:
1.
Investasi
penggantian
2.
Investasi
penambahan kapasitas
3.
Investasi baru
Penilaian investasi public perlu
mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan
dibeli. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal
dalam memeberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan
barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan
manfaat.
Investasi penambahan barang modal perlu
dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Produktivitas
barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dan output yang dihasilkan.
Rasio ini biasanya mencerminkan tingkat efisiensi barang modal yang
bersangkutan.Jika suatu barang modal sudah kurang (tidak) efisien lagi,
sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah,
maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan
kapasitas.
2.4
Aspek Kelayakan Investasi
Dalam perencanaan dan analisis investasi
harus dipertimbangkan beberapa aspek yang sama-sama menunjukan keuntungan atau
manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi trtntu. Seluruh aspek
harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran
dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lainsaling
berhubungan dan saling mempengaruhi.
a.
Aspek Teknis
Aspek teknis merupaka bagian penting
dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan.Jika suatu usulan investasi
sudah tidak layak dilihatdari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki
prioritas pertama untuk ditolak.
b.
Aspek Sosial dan Budaya
Untuk melaksanakan suatu proyek maka
perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang
diusulkan.Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian
pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar
bagi masyarakat.Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan.
Suatu proyek investasi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan aspek
legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan.
c.
Aspek Ekonomi dan Finansial
Pertimbangan aspek ekonomi meliputi
kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan
kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara kesuluruhan dan
apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya
yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari
suatu proyek yang diusulkan.Berdasarkan perencanaan anggaran,
keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilias,
dan likuiditas perlu dipertimbangkan.
d.
Aspek Distribusi
Keputusan investasi merupakan keputusan
yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan public secara adil dan
merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan
yang dihasilkan dari proyek investasi; darimana mendapatkan modal untuk
melaksankan proyek,apakah dari public
revenue atau oleh individu, apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak;
apakah proyek dijalankan oleh public agencies atau oleh individu. Aspek
distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan
pelayanan public (equity & equality)
2.5
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam
analisis investasi public adalah:
1.
Tingkat Diskonto
Tingkat diskonto merefleksikan tingkat
keuntungan (rate of return) yang
diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu.Jika suatu proyek
tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan (required rate of return), maka proyek tersebut harus
ditolak.Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam
analisis investasi.
Antara biaya dan manfaat terjadi pada
titik waktu yang berbeda, sehingga nilai tersebut perlu didiskontokan untuk
beberapa periode waktu sebelum berbagai alternative investasi diperbandingkan
untuk ditentukan investasi mana yang akan dilakukan. Untuk tujuan analisis
biaya manfaat, maka perlu digunakan tingkat diskonto social (social discount rate).
Salah satu pendekatan yang dilakukan
adalah dengan menyatakan social discount
rate sebagai suatu tingkat yang merefleksiakn prefensi masyarakat terhadap
manfaat saat ini atas manfaat yang akan diterima dimasa yang akan datang, atau
disebut social time preferensi rate
(STPR)
Penggunaan analisis berdasarkan SOCR (social opportunitycost rate) adalah
bahawa sumber daya yang digunakanuntuk
melakukan investasi di sector public terbatas dan sumber daya itu tidak
tersedia untuk digunakan di tempat lain. Satu pemecahan untuk membatasi
discount rate adalah dengan menggunakan proses pendiskontoan artinya biaya dan
manfaat diharapkan berubah pada tingkat kembalian investasi yang sama sebagai
perubahan dalam kebutuhan tingkat harga-harga umum (general price levels). Hal
ini merupakamnpendekatan yang diadopsi pemerintah yang menyarankan bahwa
discount rate yang digunakan pada investasi sector public harus dinilai dengan
pengujian discount rate.
2.
Tingkat Inflasi
Penilaian investasi harus
memperhitungkanperkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat
inflasi,semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan
(expected furure returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang
disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin
dekat.
3.
Resiko dan Ketidakpastian
Required
rate of return akan semakin tinggi
jika resiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hokum kekacauan
social-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak
konsisten dapat meningkat resiko investasi.Faktor-faktor tersebut menyumbang
resiko investasi suatu negara yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada
kategori default country. Terjaminnya
keamanan berinvestasi, penegakan hokum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkan resiko investasi.
4.
Capital Rationing
Capital rationing adalah keadaan ketika
organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran
investasi.
2.6
Teknik Dasar Penilaian Investasi Publik
Pada dasarnya, prinsip penilaian
investasi sangat sederhana. Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi
suatu proyek investasi, yaitu:
1.
Identifikasi
kebutuhan investasi yangmungkin dilakukan.
Organisasi sektor publik seringkali
dihadapkan pada banyak altematif investasi untuk mencapai tujuan
organisasinya.Oleh karena itu perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang
memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut.
2.
Menentukan semua
manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan (cost/benefit relationship).
Perhitungan manfaat dan biaya harus pula
memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial (social cost/benefit) yang ditimbulkan dari investasi publik yang
akan dilakukan Pada organisasi sektor publik biaya dan manfaat seringkali tidak
dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik
analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan.
3.
Menghitung
manfaat dan biaya dalam rupiah.
Langkah kedua adalah menghitung manfaat
dan biaya investasi dalam satuan rupiah.Terkadang terdapat kesulitan dalam
langkah kedua ini.Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari
suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah.
4.
Memilih proyek
yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi
Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas
biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak
ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Dapat menggunakan analisis
moneter yang mungkin mengindikasikan bahwa proyek akan memeberikan nilai uang
terbaik, tetapi faktor-faktot politik, respon pemerintah, serta tekanan-tekanan
sosial menyebabkan pertimbangan biaya manfaat diperlukan atas proyek tersebut.
Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian
investasi, yang dibedakan menjadi 2 metode:
1.
Metode penilaian
investasi tradisisonal.
2.
Metode aliran
kas yang diskontokan (discounted cah flow/DCF)
Metode tradisional yang sering digunakan adalah
tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan (accounting rate of return on capital employed-ROCE) dan payback period (PP), ROCE secara
sederhana dirumuskan :
Imformasi mengenai laba akuntansi diperoleh dari laporan
rugi/laba organisasi, sedangkan informasi modal dapat diketahui dari neraca.
Terdapat dua masalah dalam menggunakan metode ROCE ini. Pertama, penghitungan
angka akuntansi didasarkan pada konsep akuntansi akrual dan memasukan item-ite
bukan kas, seperti depresiasi dan cadangan kerugian piutang. Kedua, ROCE hanya
mengukur periode tunggal tanpa memperhitungkan nilai waktu uang (time value of money).
Metode penilaian investasi dengan menggunakan discounted cash flow misalnya adalah net present value (NPV) dan internal rate of return (IRR), NPV
dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa datang (future cash flow) dengan faktor diskonto
tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal (opportunity costof capital). NPV diperoleh dengan cara mengurangkan
pengeluaran investasi awal dengan aliran kas di masa depan yang di present value kan. Proyek yang
memberikan nilai NPV positif adalah proyek yang memiliki prioritas unutk
diterima dan proyek yan gnilai NPV-nya negatif adalah proyek yang harus
ditolak.
IRR mendiskontokan future
cash flow pada tingkat NPV yang bernilai nol. Atau dengan kata lain adalah
yang menyetarakan aliran kas bersih di masa datang (fuutre net cash flow) dengan pengeluaran investasi awal. IRR
dinyatakan dalam persentase, proyek yang memiliki nilai IRR yang besar adalah
proyek yang potensial untuk diterima.
Untuk menganalisis usulan investasi publik, manajer publik dapat
menggunakan alat analisis biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek
pada sektor swasta, misalnya NPV, IRR, payback
period, dsb.
a.
Net Present
Value
Net
present value dapat dirumuskan
sebagai berikut:
NPV =
Dalam hal ini:
i
= tingkat diskonto
n
= 1,……..,50 th. (umur proyek)
CF = cash flow
Dengan formulasi lain,
NPV dinyatakan:
NPV = (Cash flow x
Present value factor) – Investasi
=(CFxpvj)--1
(CFxpvj) disebut juga
Gross Present Value.
b.
Net Present
Benefits (NPB)
Net Present Benefits (Manfaat Bersih
Sekarang) merupakan nilai bersih suatu proyek sete dikurangi seluruh biaya pada
satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diter pada tahun yang
bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku.
Net present benefit dapat dirumuskan
sebagai berikut:
NPB =
c.
Analisis Payback
Period
Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian
investasi. Payback period dirumuskan
sebagai berikut:
Payback Period =
Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif
mudah dan sederhana.Sehingga banyak digunakan. Namun demikian, Payback period mengandung kelemahan,
yaitu:
1.
Metode ini
mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh
setelah payback period tercapai.
2.
Metode payback
period mengabaikan nilai waktu uang.
3.
Metode payback period
tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat
mutually exclusive.
d.
Analisis
Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis)
Metode cost benefit analysis (CBA) atau
benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan
nilai sekarang (present value) dari seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh
dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut.
Analisis Benefit-Cost Ratio dirumuskan sebagai berikut: lebih besar dari
M =
C =
Berdasarkan metode ini, suatu proye akan
dilaksanakan bila (M/C) > 1. Metode ini akan memberikan hasil yang konsisten
dengan metode Net Present Benefit apabila
B/C > 1 berarti pula B-C lebih besar dari 0.
Benefit/Cost
Ratiodapatjuga dirumuskan
sebagai berikut :
Gross Present Value
=
Kelemahan metode B-C ratio adalah tidak
adanya pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang masuk sebagai perhitungan biaya
dan manfaat. Di satu sisi dapat dimasukkan sebagai biaya, namun di sisi lain
dapat masuk sebagai manfaat, sehingga kemungkinan terjadi mani-pulasi besar.
Secara umum, kelemahan ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam
peng-hitungan manfaat dan biaya.Biaya dianggap sebagai manfaat negatif.Dengan
demikian B-C ratio dapat berpeluang memberikan hasil yang keliru dalam
menentukan proyek.
e.
Analisis Efektivitas Biaya (Cost-Effectiveness Analysis)
Analisis efektivitas biaya dilakukan
karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara
kuantitatif. Analisis cost-effectiveness
meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik
di masa sekarang maupun di masa yang akan dating atas suatu proyek dengan
pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai.
Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas
biaya adalah sebagai berikut:
1)
Menentukan
jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula penentuan
biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini penting karena sumber daya yang
diperlukan oleh sebuah proyek harus dinilai pada opportunity cost penuhnya.
2)
Membuat estimasi
biaya yang akan terjadi (running cost) selama umur yang diharapkan dari suatu
proyek.
3)
Membuat estimasi
output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
4)
Membuat estimasi
pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan.
5)
Mendiskontokan
biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan.
6)
Menjelaskan
secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak
dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan.
Dalam praktiknya, terdapat beberapa
kesulitan dalam melakukan analisis efektivitas-biaya.Kesulitan tersebut terjadi
pada waktu membuat estimasi atau perkiraan mengenai waktu dan besarnya jumlah
biaya dan manfaat di masa datang.Kesulitan juga dialami pada saat pemilihan
tingkat diskonto (discount rate) yang
tepat atau penyesuaian untuk tingkat risiko dan ketidakpastian, sebagai
gambaran dalam seksi pendahuluan pada analisa cost-benefit. Namun demikian,
mekanisme pendiskontoan pada dasarnya tidak berbeda dari yang biasa diterapkan
pada sektor swasta.
BAB 3
PENUTUP
3.1
Simpulan
Dengan adanya sistem informasi yang
lebih maju ini maka Analisis investasi sektor publik lebih mengarah terhadap
sistem pengawasan dan audit terhadap investasi yang telah diterima karena
investasi yang diterima biasanya berupa modal, dimana investasi atau modal
tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam penggunaanya bagi
masyarakat luas atau hanya akan malah merugikan berbagai pihak yang terdapat
didalamnya.
Keputusan Investasi publik diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi
prioritas kebijakan.Investasi publik memiliki kaitan erat dengan penganggaran
modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis
proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh
anggaran modal/investasi.
3.2
Saran
Dalam investasi publik Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pembangunan manusia, mengatasi
kemiskinan serta pelayanan kesehatan. Untuk menaruh perhatian pada pengeluaran
sosial tersebut, komponen utamanya adalah pengeluaran unutk bidang pendidikan
dan kesehatan dalam pengeluaran pembangunan. Dari hasil estimasi diperoleh
bukti bahwa investasi sektor publik untuk bidang sosial membawa manfaat bagi
pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk, investasi bidang sosial
tersebut menghasilkan manfaat dalam peningkatan IPM dan menurunkan tingkat
kemiskinan. Dalam melakukan fungsi pelayanan masyarakat, Pemerintah dihadapkan pada
masalah pengambilan keputusan investasi publik, keputusan tersebut diperlukan
untuk melaksanakan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas
kebijakan.
0 komentar:
Post a Comment