MAKALAH PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         LATAR BELAKANG MASALAH

Akuntan sektor publik memiliki kewajiban menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Kebutuhan informasi dari sektor publik tidak hanya terbatas pada informasi keuangan, namun informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan juga harus dipertimbangkan dalam pembuatan sebuah keputusan.

Laporan keuangan sektor publik tidak dapat disamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format maupun elemennya, karena organisasi sektor publik memilki batasan-batasan berupa pertimbangan non-moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik.

Alasan pembuatan laporan keuangan yang dilihat dari 2 sisi, yaitu :

1.    Sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

2.    Sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Otoritas keuangan di sektor swasta, seperti pasar modal dan lembaga pengawas pasar modal, mensyaratkan dibuatnya laporan keuangan yang telah diaudit untuk memberikan jaminan keandalan dan dapat dipercayainya laporan keuangan. Laporan keuangan juga perlu dilampiri pengungkapan (disclosure) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Sektor publik pun diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang telah diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation.

1.2         RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1.    Apa tujuan dari Pelaporan Keuangan Sektor Publik?

2.    Apa saja komponen Laporan Keuangan Sektor Publik?

1.3         TUJUAN MAKALAH

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1.    Tujuan Pelaporan Keuangan Sektor Publik

2.    Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

1.4         KEGUNAAN MAKALAH

Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis makalah ini berguna sebagai pengetahuan mengenai proses organisasi yang meliputi proses komunikasi, proses pengambilan keputusan dan proses evaluasi hasil karya. Secara praktis makalah ini diharapkan bermanfaat bagi:

1.    Penulis, sebagai wahana penambah pengetahuan dan konsep keilmuan khususnya tentang Konsep Dasar Pelaporan Keuangan Sektor Publik;

2.    Pembaca/dosen, sebagai media informasi tentang Konsep Dasar Pelaporan Keuangan Sektor Publik baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.5         PROSEDUR MAKALAH

     Makalah ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Melalui metode ini penulis akan menguraikan permasalahan yang dibahas secara jelas dan konprehensif. Data teoritis dalam makalah ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka, artinya penulis mengambil data melalui kegiatan membaca berbagai literatur yang relevan dengan tema makalah. Data tersebut diolah dengan teknik analisis isi melalui kegiatan mengeksposisikan data serta mengaplikasikan data tersebut dalam konteks tema makalah.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1         Tujuan Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah :

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1.    Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.

2.    Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1.    Aset

2.    Kewajiban

3.    Ekuitas

4.    Pendapatan-LRA

5.    Belanja

6.    Transfer

7.    Pembiayaan

8.    Saldo anggaran lebih

9.    Pendapatan-LO

10.    Beban

11.    Arus kas

2.2         Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

2.2.1             Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD (PSAP BA 01 paragraf 35). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

1.   Pendapatan-LRA

a)    Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

b)   Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

c)    Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas /pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

d)   Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e)    Dalam hal besaran pengurang (biaya) terhadap pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat disesuaikan.

f)    Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

g)   Pengembalian yang sifatnya sistematik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan – LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya di bukukan sebagai pengurang pendapatan – LRA.

h)   Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan – LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan – LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

i)     Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan – LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Angggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengambilan tersebut.

2.   Belanja

a)    Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

b)   Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pegakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c)    Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

d)   Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi :

-     Ekonomi (Jenis belanja) misal : belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain – lain.

-     Organisasi (Unit pengguna anggaran) misal pemerintah pusat : kementrian, lembaga tinggi negara, lembaga non kementerian , dan

-     Fungsi (fungsi – fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat)  misal : Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dll.

e)    Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintahan pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

f)    Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang di tetapkan dalam dokumen anggaran.

g)   Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapat – LRA dalam pos pendapan lain lain – LRA.

h)   Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

3.   Transfer

a)    Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran transfer.

b)   Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih antara transfer  periode berjalan dan transfer periode yang lalu

c)    Penjelasan atas masing-masing jenis transfer

4.   Surplus/defisit-LRA

a)    Selisih antara pendapat – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit – LRA.

b)   Surplus – LRA adalah selisih lebih antara pendapat –LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

c)    Defisit – LRA adalah selisih kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5.   Penerimaan Pembiayaan

a)    Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

b)   Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

6.   Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

7.   Pembiayaan Neto

a) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiyaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

b) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

8.   Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran(SILPA/SIKPA)

a)    SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

b)   Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat salam pos SiLPA/SiKPA.

c)    Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Namun, pada tingkat SKPD, unsur-unsur tersebut tidak semuanya dapat disajikan dalam LRA SKPD. Unsur-unsur yang tidak dapat disajikan adalah transfer, pembiayaan dan juga sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Ø  Periode Pelaporan

 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

a)    Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

b)   fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.2.2             Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam PSAP BA 01 paragraf 41 dijelaskan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a)   Saldo Anggaran Lebih awal;

b)   Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c)   Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d)  Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;

e)   Saldo Anggaran Lebih Akhir.

2.2.3             Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PSAP BA 01 paragraf 44).

Klasifikasinya :

1.    Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

2.    Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang menakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif (dengan periode sebelumnya) pos-pos berikut :

1)   Aset Lancar

Contoh aset lancar untuk Pemerintah Daerah, yaitu:

a.    Kas Di Kas Daerah

b.    Kas Di Bendahara Pengeluaran

c.    Kas Di Bendahara Penerimaan

d.   Investasi Jangka PendekPiutang

e.    Piutang Pajak

f.     Piutang Retribusi

g.    Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka

h.    Bagian Lancar Pinjaman

i.      Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

j.      Piutang lainnya

k.    Persediaan

2)   Investasi Jangka Panjang

a.    Investasi Non Permanen :

-     Pinjaman Jangka Panjang

-     Investasi Dalam Surat utang Negara

-     Investasi Dalam Proyek Pembangunan

-     Investasi Non Permanen Lainnya

b.    Investasi Permanen

-     Penyertaan Modal pemerintahan

-     Investasi Permanen Lainnya

3)   Aset Tetap

Contoh aset tetap untuk Pemerintahan Daerah, yaitu:

1.    Tanah

2.    Peralatan Dan Mesin

3.    Gedung Dan Bangunan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

4.    Aset Tetap Lainnya

5.    Konstruksi Dalam Pengerjaan

6.    Akumulasi Penyusutan

Ø  Aset Lainnya :

1.    Tagihan Penjualan Angsuran

2.    Tuntutan Ganti Rugi

3.    Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

4.    Aset tak Berwujud

5.    Aset Lain-lain

4)   Kewajiban Jangka Pendek

a.       Utang Perhitungan Pihak Ketiga

b.      Utang Bunga

c.       Bagian Lancar Utang jangka Panjang

d.      Pendapatan Diterima Dimuka

e.       Utang Belanja

f.       Utang Jangka Pendek Lainnya

5)   Kewajiban Jangka Panjang

a.    Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan

b.    Utang Dalam Negeri – Obligasi

c.    Premium (Diskonto) Obligasi

d.   Utang Jangka Panjang Lainnya

6)   Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang terdiri atas dana lancar, dana investasi, dana cadangan.

2.2.4             Laporan Arus Kas

PSAP BA 03 paragraf 15 mendefinisikan laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Ø Penyajian Laporan Arus Kas

1)   Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

a)    Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

-     Penerimaan Perpajakan;

-     Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

-     Penerimaan Hibah;

-     Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;

-     Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa;

-     Penerimaan Transfer.

b)   Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

-     Pembayaran Pegawai;

-     Pembayaran Barang;

-     Pembayaran Bunga;

-     Pembayaran Subsidi;

-     Pembayaran Hibah;

-     Pembayaran Bantuan Sosial;

-     Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan

-     Pembayaran Transfer.

2)   Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

a)    Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

-     Penjualan Aset Tetap;

-     Penjualan Aset Lainnya;

-     Pencairan Dana Cadangan;

-     Penerimaan dari Divestasi

-     Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

b)   Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

-     Perolehan Aset Tetap;

-     Perolehan Aset Lainnya;

-     Pembentukan Dana Cadangan;

-     Penyertaan Modal Pemerintah;

-     Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

3)   Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan hutang jangka panjang.

a)    Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

-     Penerimaan utang luar negeri;

-     Penerimaan dari utang obligasi;

-     Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;

-     Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

b)   Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

-     Pembayaran pokok utang luar negeri;

-     Pembayaran pokok utang obligasi;Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;

-     Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

4)   Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Ø Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain :

-     Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.

-     Pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

-     Kiriman uang. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Ø Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi :

-     Penerimaan PFK

-     Penerimaan kiriman uang masuk

-     Penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Ø Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi :

-     Pengeluaran PFK

-     Pengeluaran kiriman uang keluar

-     Pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara :

1.      Metode Langsung

Metode yang mengungkapkan pengelompokkan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

2.      Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

(a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.

(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

(c) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Sedangkan Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

(d)Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh : perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

2.2.5             Laporan Operasional

PSAP 12 diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. PSAP 12 berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

PSAP BA 12 paragraf 13 menjelaskan bahwa struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

a)   Pendapatan-LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

b)   Beban dari kegiatan operasional

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c)   Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

d)  Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional

-     Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

-     Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

e)   Pos luar biasa

-     Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

-     Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran

-     Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang

-     Kejadian diluar kendali entitas pemerintah

-     Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f)    Surplus/defisit-LO

-     Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

-     Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Ø  Periode Pelaporan

Disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jika disajikan lebih pendek entitas harus mengungkapkan:

1.    Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

2.    Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.2.6             Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam PSAP BA 01 paragraf 101, Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a)   Ekuitas awal

b)   Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c)   Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang  antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

-        koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

-        perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d)  Ekuitas akhir.

2.2.7             Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP BA 01 paragraf 83 menjelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan  membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a)   Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

b)   Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

c)   Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d)  Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e)   Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

f)    Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

g)   Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB 3

PENUTUP

3.1         Simpulan

Akuntansi Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan pemerintahan dan laporan keuangan komersial memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi jenis laporan yang dihasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan.

3.2         Saran

Dalam memahami Pelaporan Keuangan Sektor Publik, disarankan kepada Mahasiswa/i untuk tidak melupakan dasar-dasar pada pelaporan perusahaan swasta, karena pada dasarnya keduanya memiliki beberapa persamaan sehingga jika telah memahami pelaporan pada perusahaan swasta, tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami pembahasan ini.

Categories: MAKALAH