CONTOH INVESTASI JANGKA PANJANG METODE NILAI BERSIH PEMERINTAH DAERAH

1.   INVESTASI JANGKA PANJANG METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN: a.   Perolehan Investasi Pada tanggal 1 Juli 2015, Pemerintah Kota Samawa Rea melakukan pembentukan dana bergulir senilai Rp250.000.000,00. Asumsi    pelaksanaan      anggaran   mengikuti     kode    rekening   BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian ...

Categories: ACCOUNTING

CONTOH INVESTASI JANGKA PANJANG METODE BIAYA PEMERINTAH DAERAH

1.   INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS a.   Perolehan Investasi Pada tanggal 28 Februari 2015, Pemerintah Kota Samawa Rea menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan pada BUMD Samawa Rea senilai Rp500.000.000,00. SP2D-LS diterbitkan oleh PPKD/BUD untuk penanaman modal ini pada tanggal 17 Maret 2015. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Samawa Rea memiliki porsi kepemilikan sebesar 100% pada BUMD Samawa Re...

Categories: ACCOUNTING

CONTOH INVESTASI JANGKA PANJANG METODE BIAYA PEMERINTAH DAERAH

1.   INVESTASI JANGKA PANJANG METODE BIAYA a.   Perolehan Investasi Dengan mengacu pada perda investasi, pada tanggal 2 Februari 2015, Pemerintah Kota Samawa Rea melakukan penyertaan modal kepada PT. Masuk Angin sebesar Rp300.000.000,00 dengan dokumen pencairan berupa SP2D-LS. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Samawa Rea memiliki kepemilikan sebesar 10% pada PT. Masuk Angin. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 201...

Categories: ACCOUNTING

CONTOH INVESTASI JANGKA PENDEK PEMERINTAH DAERAH

1.   INVESTASI JANGKA PENDEK: a.   Perolehan Investasi Pada tanggal 1 April 2015, Pemerintah Kota Samawa Rea menempatkan dananya sebesar Rp100.000.000,00 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Pembangunan Daerah dengan tingkat bunga 24% per tahun. Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 01-April- 2015 XX/KK/ IV/2015 1.1.2.02.01 Investasi Jangka Pendek – Deposito 100.000.000 ...

Categories: ACCOUNTING

MAKALAH ASET TETAP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

BAB 1 PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan no.7 merupakan standar yang mengatur tentang akuntansi aset tetap.Tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.Standar ini tidak diterapkan untuk : 1.       Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural...

Categories: MAKALAH

MAKALAH ANALISIS INVESTASI PUBLIK

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1  Latar Belakang Pada tahun 1970-an, sebagian besar developing countries menyiapkan rencana pembangunan empat sampai enam tahun untuk menentukan dan melaksanakan tujuan ekonomi dan sosial jangka menengah. Namun, rencana dengan sebuah pandangan yang kaku dan membangun secara episodik sering tidak realistis, “need” based, dan kurang fleksibel untuk membuktikan perubahan dalam lingkungan ekonomi. Di beberapa negara, fixed plans semula dirancang dalam periode tingginya harga komoditas atau banyak bantuan eksternal yang...

Categories: MAKALAH

MAKALAH PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN 1.1         LATAR BELAKANG MASALAH Akuntan sektor publik memiliki kewajiban menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Kebutuhan informasi dari sektor publik...

Categories: MAKALAH

MAKALAH PELAPORAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN 1.1.   Latar Belakang Reformasi birokrasi di Indonesia intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (good govenance). Kepemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.              Untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran...

Categories: MAKALAH