LEMBAGA-LEMBAGA
EKONOMI SISTEM EKONOMI ISLAM VS LEMBAGA EKONOMI SISTEM PASAR
Pendahuluan
Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual,
tetapi merupakan aturan lengkap
yang mencakup aturan ekonomi . Ekonomi
tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah mungkin Allah SWT tidak mengatur hal yang demikian penting. Salah satu contoh dapat
kita lihat dalam QS Albaqarah : 282 yang
mengatur secara terperinci aturan muamalah diantara manusia.
Bersamaan dengan fenomena semakin bergairhnya masyarakat untuk kembali ke
ajaran agama, banyak bermunculan lembaga
ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama
lembaga-lembaga keuangan seperti
perbankan, asuransi dan baitul mal. Perbankan Islam telah menjadi istilah yang terkenal luas baik didunia muslim maupun di dunia muslim maupun
diduania barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada nasabah.
Karena dalam perbankan Islam bunga adalah riba dan menurut hukum Islam bungan
bank diharamkan. Terbukti dalam kurun waktu
beberapa tahun pertumbuhan bank
syariah semakin cerah, hal ini ditandai dengan
banyaknya bank-bank konvensional mengkonversi kepada sistem syariah atau
membuka divisi syariah. Ada
juga lembaga keuangan syariah lain lahir daam skala kecil, tetapi mempunyai
jumlah yang banyak, tetapi mempunyai jumlah yang banyak sepoerti BMT dan
Koperasi Syariah. Data yang ada menunjukkan
bahwa Indonesia telah meiliki 82
BPRS dan lebih 3000 buah BMT yang mengoperasikan produknya sesuai dengan
syariah.
PEMBAHASAN
Penulis
membagi lembaga-lembaga ekonomi pada 3 sektor, antara lain :
1. PERBANKAN
Perkembangan perbankan syariah sekaligus juga merupakan rtaruhan ummmat
Islam untuk membuktikan keadilan dan
kebvaikan sistem ekonomi syariah. Untuk
mencapai target dan tujuan janka panjang
perlu dicvermati dengan hati-hati. Para praktisi yang terlibnat membesarkan dan berkiprah dalam sektor
perbankan syariuah perlu menigkatkan mutu,
pelayanan profesionalisme dan yang paling penting adalah menghayati bagaimana sebenarnya bisnis
dalam syariat islam agar yang menjadi
tujuan berekonomi dalam islam
tercapai sesuai dengan ketentuan
Allah SWT.
Berkembangnya bank-bank dengan landasan syariah Islam diberbagai
negara pada dekade 1970-an, berpengaruh
pula ke Indonesia .
Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagaio pilar ekonomi Islam
mulai dialkukan. sejumlah tokoh yang
terlibat dalam diskusi itu antara lain : Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam
Rahardjo, A. M Saefuddin, M.Amin Aziz, dan beberapa tokoh lainnya (Antonio,
2001)
- Aspek Legalitas
Di
perbankan syariah, akad yang dilakukan
memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi
karena berlandaskan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah,
baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi
ketentuan akd seperti :
- rukun : akadnya penjual, pembeli, barang, harga,
dan ijab
- Syarat : barang dan jasa harus halal, harga harus
jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus
sepenuhnya dalam kepemilikan.
- Lembaga Penyelesai sengketa
Berbeda
dengan bank konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perselisihan,
penyelesaiannya tidak dilakukan di Pengadilan Negeri melainkan sesuai tata cara
dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi berdasarkan
prinsip syariah dikenal dengan nama Badan Arbritrase Muamalah Indonesia atau BAMUI. Lembaga ini
didirikan oleh Kejaksanaan Agung
RI
- Struktur Organisasi
Sebenarnya
struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional secara garis besar sama saja. Yakni ada
komisaris dan direksi beserta perangkat pendukung di bawahnya. Namun ada satu
yang membedakan yakni keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah.
DPS bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak
menyimpang dari garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi
setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Ini untuk menjamin
efektifitas dari setiap opini yang dikeluarkan oleh DPS. Karena itu biasanya
penetapan anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.
- Pembiayaan
Perbedaan
pokok antara perbankanb syariah dengan
konvensional dalam pembiayaan adalahadanya larangan riba (bunga) pada perbankan
syariah. Prinsip utama yang dianut bank-bank Islam (Arifin, 1999) :
- Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasisi pada memperoleh
keuntungan yang sah secara syariah.
- Memberikan zakat
Sebagai
pengganti mekanisme bunga , sebagian uama meyakini bahwa dalam pembiayaan
proyek-proyek, instrumen yang paling
baik adalah bagi hasil.
a.
Equity Financing
Dalam hal kegiatan permodalan, terdapat dua macam
kontrak, yakni :
1.
Musyarakah
2.
Mudarabah
Melalui
kontrak Musyarakah, bank syariah bersama pihak lain, mengumpulkan modal untuk
membentuk sebuah perusahaan sebagai satu legal entity. Setiap pihak
dalam syirkah itu memiliki bagian keuntungan
maupun hak mengawasi perusahaan secara proiposrional sesuai dengan kontribuysi modal yang diberikan. sedangkan
mudharabah adalah suatu akad kontark antar penyedia dana dengan pengusaha. Pada
saat proyek sudah selesai maka pengusaha
mengembalikan modal tersebut kepada
penyedia dana berikut porsi keuntunganb
yang telah disetujui sebelumnya.
b.
Debt Financing
Pembiayaan
ini dilakukan dengan menggunakanm teknik
jual beli. Pembiayaan atas barang dan jasa dapart dilakukan dengan segera atau
tangguh.
Jenis-jenis
trnsaksinya :
1.
Murabahah, kontrak jual beli dimana barang diserahkan
segera, sedangkan pembayaran pokok dan marjin diserahkan kemudian hari secara sekaligus.
2.
Bai’ bitsaman ajil, barang diserahan segera, pembayaran
diserahkan kemudian hari secara
angsuran.
3.
Bai’ Salam, pembayaran diserahkan dimuka,
sedangkan penyerahan di kemudian hari.
4.
bai’ al-istisna, pembayaran dilakukan lebih dahulu
dengan cara diangsur, barangnya diserahkan kemudian.
II. ASURANSI
Asuransi syariah di indonesia
dipelopori oleh PT Asauransiu Takaful Indonesia yangh berdiri pada tahun 1994.
Perusahaan ini berdiri atas prakarsa
sejumlah cendekiawan Muslim, PT Bank Muamalat Indonmesia,Syarikat Takaful
Malaysia, para pengusha muslim dan praktisi asuransi. Sebagian kalangan
islam beranggapanm bahwa asuransi sama
dengan menentang qadha dan qadar
atau bertenmatnga dengan takdir. Padahal sesungguhnya tidak demikian, karena
pada dasarnya islam mengakui bahwa
kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah yang tidak patut
ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia diperintahkan mmbuat perencanaan untuk
menghadapi masa depan, seuai dengan QS Al-Hasyr ayat 18 yang artinya “ Hai
orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mremperhatikan apa
yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah epada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Jelas sekali
dalam ayat ini kita diperintahkan untuk
merencanakan apa yang akan kita poerbuay untuk amsa depan. Asuransi syariah
mengalami perkembangan pest pada 2002. terbitnya aturan pemerintah yang mengharuskan pertanggunagn asuransi
jemaah haji harus dilakukan oleh asuransi syariah, membuat perusahaan syariah
berbondong membentuk unit syariah atau bahkan mengkonversi dirinya menjadi asuransi syariah.
- Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi
konvenmsional.
Perbedaan utama terletak pada
prinsip dasarnmya. Asuransi syariah menggunakan konsep takaful, bertumpu
pada sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
dan tentu saja memberikan perlindungan , satu sama lain salking
menanggung musibah yanbg daialami
peserta lain Allah SWT berfirman “ dan saling tolong menolonglah dlam
kebaikan dan ketakwaan danjangann sling
tolong menolong dalam doasa dan
permusuhan.”
Sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual beli. Perbedaan yang nyata juga
terdapat pada investasui dananya. Pada takaful investasi dana didasarkan sistem
syariah dengan sistem bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional tentu
saja atas dasar bunga atau riba
(Advetorial Takaful, Republika, 22 Juli
2002)
Demikian pula untuk dana premi yang terkumpul dari peserta. Pada sistem
konvensional dana itu jel;as menjadi milik perusahaan itu bila hendak
diinvestasikan kemanapun. Adapun pada
asuransi takaful dana itu tetap menjadi milik peserta. Perusahaan hanya dapat
amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan poerbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan, pada
takaful keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedang pada sistem
konvensional keuntungan menjadi milik
perusahaan. Satu hal yang sangat ditekankan dalam takafulk adalah
meniadakan tiga unsur yang selalu
dipertanyakan, yakni ketidakpastian, untung-untungan dan bunga alias riba.
Tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem, takaful ini tidak dapat
melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh nasabah..
Hal menarik lainnya yang berkatitan dengan perbedaan
asuransi syariah dengan konvensional adalah soal dana hangus. Pada
asuransi konvensional dikenal dna hangus, yakni ketika pesert tidak melanjutkan
pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu
pula dengan asuransi konvensional nonsaving
(tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak
terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah
dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.
Dalam konsep asuransiu syariah, mekanismenya tidak mengenal n dana
hangus, peserta yang baru masuk sekalipun
karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, mka dana atau premi
yangs ebelumnya sudah dibayarkan dapat diamvbil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan
untuk dana tabarru’ yag tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi
syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak
perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil
sesuai dengan kesepkatan kontrak dimuka. Dalam hal ini maka sangat mungkin
premi yang dibayarkan di awal tahun
dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi
pada tahun tersebut. Adanya Dewan
Pengawas Syariah dalam perusahaan
asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan, dewan ini berperan dalam
mengawasi manajemen, produk serta
kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
III. LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Berbicara mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia , ketika Pemerintah
menerbitkan UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang antara lain
menyebutkan kemungkinan berdirinya bank dengan sistem bagi hasil. Hingga
Desember 2005, telah beroperasi 3 Bank Umum Syariah dan 19 Unit Usaha Syariah
dari Bank Konvensional. Pnambahan jumlah pemain ini diikuti dengan penyebaran kantor yang semakin
terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia . Penyebaran jaringan itu
umumnya mengarah ke kawasan bisnis yng
aktif, sehingga memang mendapatkan lahan
yang subur untuk berkembang. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah dibanding perbanbkan nasional
masih sangat kecil. Berdasarkan data dari Direktorat Perbankan Syariah
Bank Indonesia, pada Desember 2005 total asset dari seluruh bank syariah nasional (belum termasuk BPRS) sebesar Rp.
20,9 triliun atau 1,42 persen dari seluruh total aset seluruh perbankan nasional,
dan dana pihak ketiga yang dihimpun sebesar Rp.15,6 triliun atau
kira-kira 1,38 persen dari dana poihak ketiga yang dihim,pun seluruh sistem
perbankan.
Kendati kecil pangasanya, kinerja perbankan syariah lebih baik di banding perbankan nasional. Peluang
pertumbuhan bagi perbankan syariah
sebenarnya justru terletak pada
masih kecilnya pangsa pasar yang sudah
berhasil diraih. Salah satu pendorong
yang sesungguhnya sangat potenisl menjadi pemicu adalah hadirnya fatwa keharaman bunga bank.
Namun ternyata fatwa tersebut tidak
memberikan pegaruh berarti bagi perkembangan perbankan syariah. Memang ada penambahan jumlah nasabah kecil kecil,satu dua bulan
setelah fatwadiundangkan, namun nilainya tidak berarti. Salah satu penyebab
mandulnya fatwa itu, boleh jadi karena kecilnya dukungan ormas islam yang besar
seperti NU dan Muhammadiyah, tehadap fatwa
tersebut.
Secara ringkas penulis membagi Lembaga Keungan Syariah menjadi 3 bagian
antara lain :
1.
Lembaga keuangan Mikro Syariah (BPRS dan BMT)
2.
Lembaga keuangan Makro (Perbankan, Asuransi, Pasar
Modal, Pegadaian daan Dana Pensiun), sudah ditulis sebelumnya
3.
Lembaga keuangan Syariah Intrernasional
III.1 Bank
Perkreditan Rakyat Syariah
Dalam Undang-undang Perbankan No.7
tahun 1992 pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa bank
menurut jenisnya dikelompokkan
menjadi bank umum dan bank perekreditan
rakyat. Pasal 13, lebih rinci menyebutkan usaha BPR diantaranya adalah :
a.
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu
b.
memberikan kredit
c.
menyediakan
pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
d.
menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bankl Indonesia ,
deposito berjangka atau tabungan pada bank lain.
Undang-unadang No.10 tahun 1998
tidak meberikan peluang sama sekali bagi
BPR untuk boleh melakukan secara
berbarengan kegiatan usaha perbankan
konvensional dengan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah dengan cara apapun. Pasal 1 ayat 4 UU tersebut
mengemukakakn sebagai berikut :
“ Bank
Perkreditan rakyat adalah bank yang
melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.” Dari
definisi mengenai BPR tersebut ternyata Bank Perkrediutan harus memilih untuk
hanya melakukan kegiatan usaha perbankan
konvensional saja atau berdasar prinsip syariah saja. BPR Syariah harus juga
dapat turut memobilisasi modal untuk
keperluan pembangnan dan turut mendidik
rakyat dalam berhemat dan menabung,
dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi
penabung kecil. Usaha penyaluran dana BPRS dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan, anata lain : Mudharabah,
musyarakah, qardhul hasan dan murabahah. Agar dapat sasaran yang tepat diperlukan
strategi dalam menjalankan operasional BPRS tersebut yaitu :
·
untuk usaha bagi hasil BPRS sebaiknya tidak
menunggu datangnya permintaan melainkan
mengadakan penelitian kepada
usaha-usaha yang baik dalam skala kecil
yang dapat dibantu dengan tambahan modal, sehingga dapat melipatkan keuntungan
·
Dipilih usaha yang waktu perputaran uangnya
pendek dengan mengutamakan usaha skala kecil dan menengah
·
mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta
persaingan dari produk yang akan
dibaiayai.
III.2 Baitul Mal
Wattamwil (BMT)
BMT merupakan salah satu dari lembaga ekonomi Islam yang cukup berhasiul bagi pengembangan ekonomi kerakyatan, sebab
lembagai itu memfokuskan dirinya bagi pengembangan
ekonomi untuk pelaku ekonomi bawah dan
menengah. Pada perkembangannya BMT tidak hanya menerima dan menyalurkjan dana
ZIS, tapi lebih dari itu merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan simpan pinjam
berdasarkan prinsip syariah. Ada
tiga macam \Baitul Mal dsalam sejarah Islam, antara lain :
a.
Baitul mal khas, yakni perbendaharaan kerajaan atau
dana rahasia, dengan sumber pendapatan
dan unsur pengeluartan sendiri.
b.
Baitul mal, yaitu
sejenis bank negara untuk
kerajaan yang bbertugas mengelola dan mengumpulkan pendapatan.
c.
Baituil mal al-Islamin, yakni perbendaharaan negara
untuk semua kaum muslimin, ia sesungguhnya tidak hanya untuk kaum muslimin.
Fungsinya mencakup kesejahteraan warga kerajaan Islam tanpa memandang kasta
warna kulit atau keyakinanya.
Tampaknya Baitul mal telah biasa membayar semua kebutuhan dan
keperluan masyarakat dan ia sudah melaksanakan fungsi yang hampir serupa
dengan bank sentral yang dilakukan oleh bank sentral dewasa ini kecuali
pengeluaran uang, pengadaan kredit dan pengawasan suku bunga. BMT sebagai
lembaga keuangan terkecil dapat membantu
program pemerintah dalam mengembangkan
ekonmomi kerakyatan. Oleh karena itu keberadaan BMT didukung oleh Presiden Ri
0 komentar:
Post a Comment